Jakarta,DerapAdvokasi.com:Diduga kuat pembangunan gerai kopdes senilai 1,6M + perlengkapannya 900 JT adalah lahan korupsi besar-besaranan pejabat istana dengan PT Agrinas. Hal ini terlihat degan jelas tidakdilibatkannya pemdes dan pengurus kopdes setempat dalam pembangunan tsb. Yang lebih miris pembangunan gerai ini dikawal oleh baju loreng untuk membungkam bagi masyarakat yang berfikir kritis.
satupun lembaga yg berani mengaudit dugaan korupsi tersebut, karena kebijakan Prabowo melibatkan baju loreng untuk mengawalnya.
Dan untuk mengelabui masyarakat maka korupsi oknum kades yang tidak seberapa itu sengaja diviralkan diberbagai media (jahat bukan?)
Kekuatan koruptor yang untung besar, kades seluruh indonesia dijadikan kambing hitam.
Papan informasi proyek tidak dipasang, RAB pembangunan gerai tidak diketahui oleh pemdes maupun pengurus kopdes. TDK ada yg mengawasi proyek tersebut.
Dari 3M dana desa ( THN 2026 s/d 2031) /desa yg diangkut keistana , 2,5M dikelola istana degan PT Agrinas, hanya 500jt sebagai modal usaha yang akan diputar oleh pengurus. Jika untung baru pengurus mendapatkan honor atau SHU, jika rugi karena salah kebijakan atau penyelewengan siap-siap pengurus masuk penjara.
Pembangunan gerai 900jt diluar PPN dan PPh kontraktor sudah untung, tapi mengapa sampai dimarkup 1,6M dan diberikan pada PT agrinas???
Jika markupnya 600Jt/unit x 80rb desa ada 48Triliyun dana desa yg diduga jadi bancaan korupsi pejabat istana dengan PT,Agrinas. Ini hampir setara dengan korupsi kereta cpt whoosh JKT bandung yang viral tahun lalu.
Indonesia hancur karena ulah penguasa yang korup serta bonekanya para oligarki.
tigasi sejumlah Lembaga,Aliansi,Mahasiswa ke sejumlah pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih pihak desa diberikan wewenang membangun dengan anggaran sekitar 800 jt an yang semula 1,6m,fantastis lagi ada beberapa desa pembangunan Gedung hanya diberikan dana sekitar 200-300jtan sisanya diberikan material oleh oknum pihak ketiga,apakah KPK RI berani Audit Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih.
Divisi Humas
