YOGYAKARTA, DerapAdvokasi.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan keprihatinan sekaligus keheranannya terhadap sistem kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurut Sultan, beban kerja yang diberikan kepada tiap unit SPPG untuk memasak hingga 3.000 porsi per hari sangat tidak masuk akal, terutama jika hanya mengandalkan fasilitas dapur konvensional.
Pernyataan itu dilontarkan Sri Sultan menyusul munculnya kembali kasus keracunan makanan MBG di wilayahnya, termasuk yang menimpa sejumlah siswa SMAN 1 Yogyakarta. Ia mempertanyakan bagaimana dapur-dapur kecil dengan alat sederhana bisa dipaksa memproduksi ribuan porsi makanan dalam waktu yang sangat terbatas. “Kalau biasanya masak cuma 50 porsi, lalu sekarang disuruh masak 3.000, dengan alat tradisional seperti kompor gas kecil atau arang, itu butuh waktu berapa jam? Apa nggak keteter?” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (17/10/2025).
Sultan menilai sistem MBG perlu dikaji ulang secara menyeluruh, khususnya dalam pembagian beban produksi makanan. Ia menyarankan agar beban kerja dibagi ke lebih banyak unit kecil yang hanya perlu memasak maksimal 50 porsi per hari. Dengan begitu, kualitas makanan dapat lebih dijaga, dan potensi keracunan dapat ditekan. “Daripada satu dapur disuruh masak 3.000 porsi, lebih baik dibagi ke banyak dapur kecil. Itu lebih logis, lebih manusiawi,” kata Raja Keraton Yogyakarta itu.
Selain keterbatasan alat, Sultan juga menyoroti waktu kerja para petugas dapur. Ia menggambarkan bahwa untuk menyiapkan makanan 50 porsi saja, para pekerja dapur harus mulai masak sejak pukul 04.30 pagi. Maka jika beban kerja dinaikkan menjadi ribuan porsi, dapur harus mulai beroperasi sejak tengah malam, yang jelas sangat tidak efisien dan berisiko tinggi terhadap mutu makanan yang dihasilkan.
Kritik ini muncul di tengah masifnya pelaksanaan program MBG yang kini menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut bahwa hingga pertengahan Oktober 2025, sudah sekitar 1,4 miliar porsi makanan bergizi yang dibagikan melalui program ini. Namun, ia juga mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan teknis di lapangan. “Dari 1,4 miliar porsi yang dibagikan, memang ada sekitar 8 ribuan kasus keracunan yang tercatat,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Sabtu (18/10).
Prabowo mengaku pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan tersebut dan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Meski begitu, kasus-kasus seperti yang terjadi di Yogyakarta memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam program MBG bukan hanya soal pendanaan atau distribusi, tetapi juga soal teknis operasional dan kemampuan dapur-dapur kecil dalam menjaga kualitas makanan dalam skala masif.
Sultan sendiri berharap, suara dari daerah bisa didengar oleh pusat agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menegaskan bahwa niat program MBG memang baik dan patut diapresiasi, namun keberhasilannya tetap bergantung pada pelaksanaan yang realistis dan tidak membebani pihak pelaksana secara berlebihan. “Ini bukan soal angka, tapi soal kemampuan real di lapangan. Jangan sampai program yang baik malah jadi bumerang,” tutupnya.
