JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melontarkan pernyataan keras terhadap perilaku bawahannya. Kali ini, ia menyoroti oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kedapatan nongkrong di Starbucks saat jam kerja dengan masih mengenakan seragam dinas. Ia menyebut perilaku tersebut mencoreng institusi, bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi pemecatan bagi pegawai yang tertangkap basah mengulangi hal serupa.
“Senin depan kalau masih ada yang seperti ini, gue akan pecat. Meskipun katanya mecat PNS itu susah, gue akan tetap lakukan. Gue persulit hidupnya,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
Kemarahan ini bermula dari laporan publik yang masuk melalui kanal aduan “Lapor Pak Purbaya”, layanan WhatsApp yang baru saja diluncurkan pada 15 Oktober 2025 lalu. Dari laporan itu, masyarakat mengungkap adanya kelompok pegawai Bea Cukai yang rutin terlihat duduk di Starbucks bersama aparat berpakaian preman sambil membicarakan soal pengamanan aset bisnis, bukan urusan pekerjaan negara.
Purbaya mengaku geram karena merasa upaya pembenahan yang ia lakukan selama ini belum menyentuh sampai ke level bawah. Ia menilai masih ada aparatur yang meremehkan arahan pimpinan, bahkan menganggap kehadiran menteri hanya sementara dan bisa diabaikan begitu saja. “Mereka pikir menteri cuma lima tahun, habis itu mereka bisa berkuasa lagi. Jadi, dimarahi pun diam saja. Mereka lupa, saya sekarang yang punya kuasa. Gue yang ganti mereka duluan,” tegasnya dengan nada tinggi.
Tak hanya ditujukan pada Bea Cukai, ancaman serupa juga ditujukan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Purbaya, banyak laporan kinerja bagus yang masuk dari anak buah, namun kenyataan di lapangan tak sejalan. Hal ini menjadi latar belakang dibentuknya kanal aduan langsung yang dijamin bebas dari intervensi internal. “Tak ada satu pun pegawai Bea Cukai atau Pajak yang bisa lihat isi laporan itu. Tidak ada yang bisa bocor,” jelasnya.
Sejak diluncurkan, layanan “Lapor Pak Purbaya” telah menerima lebih dari 15.900 pesan WhatsApp dari masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 2.459 pesan berisi apresiasi terhadap kinerja Purbaya selama satu bulan pertama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sementara 189 pesan masuk dalam kategori aduan, di mana 10 kasus kini sedang diproses lebih lanjut. Sisanya, sekitar 13.285 pesan, masih dalam tahap verifikasi.
Purbaya menekankan bahwa kanal ini bukan sekadar simbol keterbukaan, tetapi juga alat pengawasan langsung terhadap perilaku birokrasi yang selama ini sulit disentuh. Ia ingin memastikan bahwa jabatan yang ia emban, meski mungkin hanya sementara, digunakan untuk merombak budaya kerja yang selama ini stagnan dan penuh kompromi. “Saya tahu, mengubah mentalitas birokrat tidak mudah. Tapi saya tidak akan diam. Kalau saya diganti nanti, yang bandel-bandel harus saya ganti duluan,” tandasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya tak akan memberikan toleransi terhadap perilaku tidak profesional, apalagi yang mencoreng citra institusi. Ketegasan ini juga diharapkan mampu menjadi efek jera bagi aparatur negara yang masih bekerja setengah hati dan mengabaikan tanggung jawab publik.
