JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya melayangkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap terhadap oknum penegak hukum. Laporan yang diajukan pada Agustus 2025 tersebut kini mulai ditindaklanjuti oleh KPK, yang telah mengirimkan surat panggilan kepada Nikita untuk dimintai keterangan resmi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut tercatat dengan nomor 011/VII/2025 dan diterima KPK pada tanggal 8 Agustus 2025. Dalam tanda terima laporan itu, tertulis bahwa pelapor adalah Nikita Mirzani dengan keterangan berupa “pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau adanya tindakan suap terhadap penegak hukum.” Isi laporan tersebut belum dibuka ke publik secara rinci, dan hingga kini masih menjadi teka-teki siapa sosok yang menjadi pihak terlapor.
Nikita sendiri mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima surat panggilan dari KPK. Usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pemerasan yang kini menjeratnya sebagai terdakwa, Nikita menyatakan kesiapannya memenuhi panggilan KPK dan memberikan keterangan sesuai dengan laporan yang diajukan. Ia mengaku baru menerima surat panggilan tersebut pada Kamis, 2 Oktober 2025, setelah surat itu tiba di kediamannya.
Pihak KPK, melalui juru bicara Budi Prasetyo, membenarkan bahwa laporan dari Nikita memang telah diterima dan saat ini sedang dalam tahap telaah awal. Namun, ia belum mengungkap kapan tepatnya pemeriksaan terhadap Nikita akan dilakukan dan seperti apa hasil dari proses verifikasi terhadap laporan tersebut. Budi menegaskan bahwa KPK tetap menjaga kerahasiaan isi laporan, termasuk identitas pihak-pihak yang dilaporkan, sesuai prosedur standar yang berlaku dalam menerima pengaduan masyarakat.
Dalam keterangannya kepada media, Budi menyatakan bahwa KPK terbuka menerima laporan dari masyarakat, baik individu maupun lembaga. Semua laporan yang masuk akan diproses melalui verifikasi awal dan telaah mendalam untuk menentukan apakah aduan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak. Ia juga mengingatkan bahwa transparansi terhadap pelapor tetap dijaga, namun pihak luar tidak akan diberikan akses informasi detail sebelum proses penyelidikan lebih lanjut dimulai.
Meski belum terungkap siapa yang menjadi sasaran laporan Nikita Mirzani, kabar ini memicu berbagai spekulasi di ruang publik, terutama karena kasus yang dilaporkannya menyentuh ranah penegakan hukum. Beberapa pihak menilai bahwa langkah Nikita ini cukup berani, terlebih saat ia sendiri tengah menghadapi proses hukum atas dugaan pemerasan.
KPK menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diproses secara profesional dan independen tanpa memandang siapa pelapornya maupun siapa terlapornya. Masyarakat pun diimbau untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum ada keterangan resmi lebih lanjut dari lembaga antirasuah tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa KPK tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, dan pentingnya peran publik dalam menjaga integritas lembaga hukum. Sementara itu, publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari laporan yang diajukan Nikita Mirzani serta dampaknya terhadap dinamika hukum yang saat ini tengah berjalan.
