Jakarta, DerapAdvokasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) terus berlanjut. Meski mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, belum dimintai keterangan, KPK menegaskan bahwa pengumpulan informasi dari berbagai pihak sudah dilakukan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa salah satu saksi yang telah diperiksa adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah. Informasi yang diberikan Fadlul dinilai sebagai bagian penting dalam proses klarifikasi yang sedang dilakukan.
“KPK sudah melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak lainnya,” ujar Budi, Selasa (22/7/2025).
Mengenai kemungkinan pemanggilan Yaqut Cholil Qoumas, Budi belum memberikan kepastian. Ia menyebut, tim penyelidik masih fokus pada pemetaan konstruksi perkara dan pengumpulan bukti awal.
“Namun, tentu belum bisa kami sampaikan secara detail siapa saja pihak yang dimintai keterangan karena masih dalam tahap penyelidikan,” tambahnya.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengisyaratkan bahwa kasus dugaan korupsi kuota haji ini berpotensi segera naik ke tahap penyidikan.
“Dalam waktu dekat mudah-mudahan kita sudah bisa melangkah ke tahap yang lebih pasti,” kata Asep, Minggu (20/7/2025).
Menurut Asep, tim penyelidik masih bekerja untuk mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang relevan dengan perkara ini.
“Dan terkait masalah haji, ya mohon di-support,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKH Fadlul Imansyah membenarkan bahwa dirinya telah memberikan informasi kepada KPK terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji 2024.
“Hari ini kami memberikan keterangan sebagai warga negara dan perwakilan dari badan pemerintah terkait beberapa hal yang dimintakan oleh KPK,” ujar Fadlul saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada 8 Juli 2025.
Fadlul berharap, informasi yang diberikan dapat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
