JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan langsung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyoroti pentingnya pemanfaatan dana hasil sitaan korupsi, khususnya dana sebesar Rp 13 triliun yang baru saja dikembalikan ke kas negara dari kasus korupsi minyak sawit mentah.
Presiden mengusulkan agar sebagian dari dana tersebut dialokasikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, investasi pada pendidikan adalah langkah strategis untuk menjamin masa depan Indonesia, terutama dalam mendukung riset dan pembiayaan beasiswa bagi generasi muda. Saat ini, kuota beasiswa LPDP mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya, dan tambahan dana ini diharapkan bisa menjadi solusi atas keterbatasan tersebut.
Sumber dana tersebut berasal dari penyitaan terhadap korporasi besar seperti PT Wilmar Group, yang terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi menurut putusan kasasi Mahkamah Agung. Dari total Rp 17,7 triliun yang dijatuhkan sebagai kewajiban pembayaran uang pengganti, baru Rp 13,225 triliun yang berhasil diserahkan ke negara. Sementara itu, PT Musim Mas dan Permata Hijau Group masih mengajukan penundaan pembayaran atas kewajiban masing-masing sebesar Rp 4,89 triliun dan Rp 937 miliar.
Di luar sektor pendidikan, Prabowo juga melihat potensi besar dana tersebut untuk perbaikan infrastruktur dasar, seperti renovasi sekolah dan pembangunan kampung nelayan. Ia menyebut bahwa dengan anggaran sebesar itu, pemerintah bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah yang rusak dan membangun sekitar 600 kampung nelayan yang dilengkapi dengan fasilitas modern seperti penyimpanan dingin (cold storage), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Tak hanya itu, Presiden turut menyoroti kondisi anak-anak sekolah yang ia temui saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Ia mengaku prihatin melihat kebiasaan siswa yang menulis dengan ukuran huruf sangat kecil, diduga karena menghemat kertas akibat keterbatasan ekonomi. Dari pengalaman ini, Prabowo meminta agar buku-buku tulis dibagikan secara gratis ke sekolah-sekolah. Tujuannya agar siswa bisa menulis dengan leluasa dan tidak merusak kesehatan mata karena terlalu sering menulis kecil.
Lebih jauh, ia juga meminta Kementerian Pendidikan untuk meninjau kembali pelajaran menulis tangan di sekolah. Menurutnya, kegiatan menulis harus digalakkan kembali, dan siswa sebaiknya didorong untuk menulis dengan ukuran huruf besar agar lebih mudah dibaca dan tidak berdampak buruk pada penglihatan.
Arahan-arahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur besar, tetapi juga memperhatikan hal-hal mendasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan pelajar. Dengan pengelolaan dana hasil korupsi yang lebih transparan dan terarah, Prabowo berharap pemulihan kepercayaan publik terhadap negara bisa semakin kuat.
