OTT KPK Menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan
JAKARTA – DerapAdvokasi.com : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyita perhatian publik. Kali ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Noel terjaring OTT pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta barang bukti berupa uang, mobil mewah, dan motor besar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa ada 11 orang yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Daftar Pejabat Kemenaker yang Jadi Tersangka
Selain Noel, beberapa pejabat Kemenaker turut terseret dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Mereka di antaranya:
- Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022–2025)
- Gerry Adita Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja
- Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 (2020–2025)
- Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja
- Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan (2021–2025)
- Serta beberapa pejabat lain yang diduga ikut menerima aliran dana hasil pemerasan
Menurut KPK, para pejabat ini diduga berperan aktif dalam memperlambat dan mempersulit proses penerbitan sertifikat K3. Mereka hanya memperlancar permohonan bagi pihak yang bersedia membayar lebih tinggi dari tarif resmi.
Modus Operandi dan Aliran Dana
Tarif resmi untuk penerbitan sertifikat K3 sebenarnya hanya sebesar Rp 275.000. Namun, dalam praktiknya, para pekerja dan perusahaan harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta per sertifikat karena adanya pungutan liar.
KPK mencatat bahwa selisih biaya ini menimbulkan potensi kerugian hingga Rp 81 miliar. Dana tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pejabat, termasuk Noel yang diduga menerima Rp 3 miliar. Sementara itu, pejabat lain seperti Irvian dan Gerry menerima miliaran rupiah yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, mulai dari hiburan, pembelian rumah, hingga kendaraan mewah.
Dalam OTT ini, KPK juga menyita puluhan mobil dan motor Ducati, serta menyegel beberapa ruangan di kantor Kemenaker sebagai bagian dari proses penyidikan.
Respons Pemerintah dan Istana
Kasus ini sontak menjadi perhatian publik, terlebih karena menjerat seorang wakil menteri yang masih aktif menjabat. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK.
Prabowo, kata Prasetyo, berulang kali mengingatkan seluruh anggota kabinet untuk bekerja dengan hati-hati dan tidak menyalahgunakan jabatan. OTT terhadap Noel menjadi peringatan keras agar seluruh pejabat negara menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
“Presiden menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai aturan. Beliau juga menyesalkan adanya kasus ini karena sebelumnya sudah berulang kali mengingatkan agar jajaran pemerintah menjunjung tinggi semangat antikorupsi,” ujar Prasetyo.
Dampak Kasus Sertifikat K3 bagi Buruh
Skandal ini tidak hanya mencoreng nama baik Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga merugikan para pekerja dan buruh di Indonesia. Sertifikat K3 sangat penting sebagai standar keselamatan kerja, terutama di sektor industri dan konstruksi.
Praktik pemerasan yang membuat biaya sertifikasi melonjak tajam jelas memberatkan pekerja. Padahal, sertifikasi ini seharusnya mudah diakses agar keselamatan kerja di lapangan dapat terjamin.
Jika kasus ini tidak diungkap, dikhawatirkan akan semakin banyak perusahaan kecil dan buruh yang kesulitan mendapatkan sertifikat K3, sehingga standar keselamatan kerja bisa terabaikan.
Peringatan Keras Bagi Pejabat Negara
Penetapan tersangka terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi sinyal bahwa KPK masih konsisten dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Publik menilai, kasus ini bisa menjadi momentum untuk membersihkan praktik pungutan liar di sektor ketenagakerjaan.
Pemerintah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem sertifikasi K3 agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pengawasan internal kementerian juga harus diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Kesimpulan
Kasus OTT yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer menambah daftar panjang pejabat negara yang terjerat korupsi. Dengan dugaan kerugian mencapai Rp 81 miliar dan aliran dana ke berbagai pejabat Kemenaker, kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi bisa merugikan rakyat kecil secara langsung.
Kini, publik menantikan komitmen KPK dan pemerintah untuk mengawal proses hukum hingga tuntas, sekaligus memperbaiki tata kelola sertifikasi K3 agar lebih bersih dan berpihak pada pekerja.
