JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pendidikan nasional melalui peningkatan dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dana abadi LPDP kini mencapai Rp 25 triliun setelah pemerintah menyalurkan dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp 13,25 triliun. Kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengarahkan kembali hasil tindak pidana korupsi ke sektor produktif yang memberikan dampak langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Penambahan dana LPDP ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya memanfaatkan hasil sitaan dan efisiensi anggaran negara untuk investasi di bidang pendidikan. Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Presiden menegaskan bahwa dana hasil korupsi tidak boleh mengendap begitu saja, melainkan harus diputar kembali dalam bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, LPDP menjadi wadah ideal karena terbukti mampu menghasilkan banyak penerima beasiswa dan peneliti yang berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk memperluas kesempatan beasiswa pendidikan tinggi, tetapi juga untuk memperkuat pendanaan riset strategis nasional, inovasi teknologi, dan kerja sama akademik internasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Dengan adanya tambahan dana abadi, LPDP diharapkan mampu menjangkau lebih banyak mahasiswa dan peneliti di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia yang selama ini masih terbatas aksesnya terhadap pendidikan tinggi berkualitas.
Purbaya menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan pendidikan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran tahunan negara. Dana abadi LPDP bekerja dengan sistem pengelolaan investasi berkelanjutan, di mana hasil pengembangan dana digunakan untuk pembiayaan beasiswa dan riset setiap tahun. Dengan demikian, LPDP tidak hanya menjadi lembaga pemberi beasiswa, tetapi juga motor penggerak pembangunan ilmu pengetahuan dan inovasi nasional.
Sejak berdiri, LPDP telah mendanai puluhan ribu penerima beasiswa di berbagai universitas ternama dunia dan mendukung penelitian strategis di bidang energi, pangan, kesehatan, serta teknologi digital. Dengan tambahan Rp 25 triliun, pemerintah berharap jumlah penerima manfaat akan meningkat signifikan, sejalan dengan target pembangunan nasional yang menempatkan pengembangan SDM unggul sebagai prioritas utama.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Kementerian Keuangan bersama LPDP akan terus melakukan audit dan evaluasi berkala guna memastikan seluruh alokasi dana digunakan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah mendorong agar LPDP memperluas program beasiswa ke bidang-bidang baru yang relevan dengan tantangan zaman, seperti kecerdasan buatan, keamanan siber, energi terbarukan, dan ekonomi biru.
Dengan penguatan dana abadi ini, LPDP diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan pendidikan Indonesia, tetapi juga representasi nyata dari upaya pemerintah memanfaatkan hasil pemberantasan korupsi untuk kemaslahatan publik. Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah pengelolaan dana pendidikan di Indonesia — di mana uang hasil kejahatan kini berbalik menjadi investasi bagi masa depan generasi muda bangsa.
