MAKASSAR, DerapAdvokasi.Com– Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (25/8/2025). Aksi demonstrasi digelar serentak di 15 titik strategis, mulai dari Kejaksaan Tinggi, Polda Sulsel, DPRD Sulsel, Kantor Gubernur, Pertamina, hingga Flyover Makassar.
Demo berlangsung sejak pukul 10.00 WITA dan dilanjutkan pada pukul 13.00 WITA. Polisi mengimbau pengendara mencari jalur alternatif karena aksi diprediksi menimbulkan kemacetan.
Tuntutan Ganti Presiden dan Reformasi Jilid 2
Salah satu kelompok yang ikut aksi, Federasi Rakyat Demokrasi Makassar, berunjuk rasa di Pertigaan Hertasning–Pettarani, DPRD Sulsel, dan Kantor Gubernur Sulsel dengan seruan “Ganti Presiden”.
“Aksi ini menyikapi jeritan rakyat akibat kebijakan pemerintah. Karena itu, gerakan Ganti Presiden lahir dari keresahan masyarakat,” kata Jenderal Lapangan, Wawan.
Sementara itu, Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) memilih titik aksi di Pertigaan Alauddin–Pettarani, Kantor Gubernur, dan DPRD Sulsel. Mereka mengangkat isu Reformasi Jilid 2 sebagai kritik atas pelemahan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Kritik Kebijakan Ekonomi dan Tunjangan DPR
Kelompok lain, yakni Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, menuntut pembatalan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Salah satunya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah akibat pemangkasan anggaran dari pusat.
Di sisi lain, publik geram dengan kenaikan tunjangan DPR RI sebesar Rp50 juta, termasuk tunjangan perumahan yang dinilai tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi sulit.
“Kami menolak kekacauan yang ditimbulkan pemerintahan bobrok. Kebijakan yang diterapkan jelas tidak pro-rakyat,” tegas Syarif, pengurus BEM Fakultas Hukum UMI, yang turun bersama BEM UNM.
Isu Korupsi dan Lingkungan
Selain tuntutan politik, massa juga menyoroti sejumlah dugaan korupsi, antara lain:
- Proyek pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Pangkep
- Dugaan korupsi CSR Bank Indonesia dan OJK
- Dugaan korupsi pokok pikiran APBD DPRD Bone tahun 2024
Isu lingkungan turut diangkat. Massa menuding RS Cahaya Medika merusak lingkungan karena tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Sementara di kantor BPOM Makassar, demonstran memprotes peredaran kosmetik ilegal.
Aksi di Media Sosial
Tak hanya di jalanan, gelombang protes juga menggema di media sosial sejak pekan lalu. Tagar terkait aksi besar Makassar ramai diperbincangkan, memperkuat tekanan terhadap pemerintah.
