JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Penelusuran ini menyusul temuan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengungkap potensi penyimpangan dana hingga Rp10 miliar di sejumlah dapur MBG. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya akan mengecek laporan resmi yang masuk dan menegaskan bahwa sejak awal, pelaksanaan MBG telah dikoordinasikan dengan KPK untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Dua modus korupsi yang ditemukan BGN meliputi penggunaan bahan baku berkualitas rendah demi keuntungan pribadi, serta laporan keuangan fiktif oleh oknum yang seharusnya menjadi pengawas, termasuk dari kalangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Dalam praktiknya, oknum pelaku bisa mengantongi keuntungan hingga Rp20 juta per bulan dari penyimpangan tersebut.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyampaikan bahwa untuk mencegah korupsi lebih lanjut, pengawasan kini diperketat dengan sistem virtual account, di mana setiap dapur MBG hanya memiliki satu rekening yang dapat diakses oleh dua orang penanggung jawab. Tigor juga mengungkap bahwa sejumlah oknum telah diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran.
Menanggapi hal ini, KPK menyatakan komitmennya untuk terus memantau program MBG secara intensif. Jika ditemukan bukti kuat adanya tindak pidana korupsi, lembaga antirasuah ini siap menindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Budi menegaskan, pengamanan program strategis seperti MBG sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa tercemar praktik korupsi.
Program MBG merupakan bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan alokasi dana besar yang tersebar di ribuan dapur umum di berbagai daerah, pengawasan ketat menjadi krusial agar dana publik tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
