JEMBER, DerapAdvokasi.com – Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, mengirim laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Timur terkait sejumlah persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Laporan tersebut dikirimkan melalui surat resmi tertanggal 4 September 2025 dan berisi permintaan pembinaan serta pengawasan dalam penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik.
Saat dimintai tanggapan soal laporan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait enggan memberikan pernyataan. Ia hanya memberikan senyuman lebar saat ditemui awak media dalam acara penerbangan perdana rute Jember–Jakarta pada Selasa, 23 September 2025. Sikap diamnya Bupati Fawait itu menjadi sorotan tersendiri di tengah mencuatnya laporan dari wakilnya.
Dalam suratnya, Djoko menyoroti enam poin penting. Pertama, adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait keputusan pembentukan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D). Kedua, ia mengkritisi sistem meritokrasi ASN yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dapat membuka peluang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Laporan ketiga berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah yang, menurutnya, belum mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Keempat, ia mengangkat persoalan pengelolaan aset daerah, termasuk penggunaan kendaraan dinas oleh pihak yang tidak berwenang.
Djoko juga menyampaikan bahwa koordinasi antara dirinya sebagai wakil bupati dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami hambatan. Ia menilai ada ketidakpatuhan aparatur sipil negara terhadap arahan wakil bupati. Terakhir, Djoko melaporkan bahwa hak-hak keuangan serta fasilitas protokoler yang seharusnya ia terima sebagai wakil bupati belum direalisasikan.
Kepada masyarakat, Djoko mengajak untuk ikut aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Ia mendorong warga agar melaporkan jika menemukan indikasi praktik jual beli jabatan atau penyalahgunaan kewenangan. “Kalau memang ada yang mengetahui penyedia lapak-lapak jabatan, laporkan pada kami. Kalau perlu, laporkan langsung ke penegak hukum agar pemerintahan bisa berjalan baik dan kesejahteraan masyarakat Jember bisa segera tercapai,” ucapnya.
Situasi ini menambah ketegangan hubungan antara dua pucuk pimpinan di Jember, dan kini masyarakat menunggu tindak lanjut dari lembaga-lembaga yang menerima laporan tersebut.
