Jakarta,Derapadvokasi.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi strategis pada Kamis, 24 Juli 2025, dengan mengundang tujuh kementerian untuk membahas tata kelola sektor pertambangan, khususnya nikel. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tujuan pertemuan ini adalah menyampaikan hasil kajian KPK dan memberikan rekomendasi strategis kepada para pemangku kepentingan.
“Fokus diskusi adalah tata kelola sektor nikel agar lebih transparan, akuntabel, dan minim celah korupsi,” ujar Budi.
Ketujuh kementerian/lembaga yang hadir:
- Kementerian ESDM
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Keuangan
Dari pantauan media, Wamen ESDM Yuliot Tanjung dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah hadir di Gedung KPK pada pagi hari.
Sebelumnya, pada 9 Juli 2025, KPK juga memanggil mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk memberikan penjelasan seputar tata kelola pertambangan. Arifin menegaskan bahwa kehadirannya hanya dalam rangka memberi masukan, bukan terkait kasus pidana.
“Belum ada kasus. Ini baru penyelidikan dan bersifat preventif,” jelas Arifin.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, juga menekankan bahwa kajian ini masih pada tahap penyelidikan (lidik), dan belum masuk ranah hukum atau penyidikan.
