Jakarta, DerapAdvokasi.com – Pemerintah mempercepat penyelesaian proyek Jalan Trans Papua dengan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyusul berbagai tantangan keamanan di lapangan. Proyek strategis nasional yang dimulai sejak 2014 ini sempat tersendat akibat ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa TNI siap membantu menciptakan stabilitas di wilayah rawan. Ia menyebut insiden berdarah proyek Istaka Karya sebagai contoh seriusnya ancaman di kawasan tersebut.
“Yang mampu mengamankan ya TNI, tentu bekerja sama dengan Kementerian PU dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Kristomei di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Proyek ini memiliki dasar hukum melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Pemerintah menargetkan penyelesaiannya di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan TNI difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembangunan akan dimulai di 11 lokasi prioritas setelah dilakukan survei kebutuhan dan alokasi anggaran dari APBN.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap Jalan Trans Papua segera rampung dan membawa dampak positif bagi konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Papua.
