JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Pemerintah menegaskan bahwa pengembalian anggaran sebesar Rp70 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disebabkan oleh kegagalan penyerapan dana, melainkan akibat efisiensi dan partisipasi aktif dunia usaha di daerah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, pengembalian dana tersebut terjadi karena adanya penyesuaian belanja modal (capital expenditure) yang awalnya dirancang untuk membangun infrastruktur program MBG. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak pengusaha lokal dan pelaku UMKM yang turut serta mendirikan dapur umum secara mandiri. Hal ini menyebabkan anggaran pembangunan fisik yang sebelumnya disiapkan oleh BGN tidak lagi diperlukan.
“Belanja modal yang tidak terpakai itu bukan berarti programnya macet. Justru, dengan melibatkan dunia usaha di daerah, kita berhasil menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperluas dampak sosial dari MBG,” ujar Rosan dalam acara diskusi publik bertajuk Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran, yang disiarkan di Kompas TV pada Senin malam, 20 Oktober 2025.
Ia menuturkan, pada awal perencanaan, BGN memang berniat membangun seluruh dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) secara terpusat. Namun, pemerintah kemudian melihat potensi besar untuk memberdayakan sektor swasta di daerah agar ikut terlibat langsung. “Kalau semuanya dikerjakan oleh BGN, dunia usaha justru tidak punya ruang untuk berkontribusi. Akhirnya kami ubah pendekatannya,” jelas Rosan.
Menurut laporan yang diterima Rosan dari berbagai asosiasi seperti Kadin dan Apindo, banyak pengusaha di daerah mendirikan dapur umum secara mandiri dengan dukungan UMKM setempat. Anggaran pembangunan satu dapur umum yang semula diestimasi mencapai Rp2-3 miliar per unit pun akhirnya dapat dihemat. Dengan demikian, dana Rp70 triliun yang dikembalikan bukan mencerminkan kegagalan serapan, melainkan bukti bahwa program MBG berhasil menciptakan efek berganda di tingkat lokal.
“Dengan adanya program ini, pengusaha daerah, ibu-ibu rumah tangga, petani, hingga peternak bisa ikut hidup. Rantai ekonomi di bawah bergerak,” tambah Rosan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana Rp70 triliun yang dikembalikan tersebut sebenarnya belum menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 secara resmi. Dana itu masuk dalam usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun yang sempat diajukan, namun belum ditetapkan dalam struktur APBN.
“Yang dikembalikan itu masih berupa rencana anggaran tambahan, jadi belum benar-benar ada dananya di APBN,” ungkap Purbaya di kantornya di Jakarta pada 14 Oktober 2025. Ia menjelaskan, untuk tahun anggaran 2025, dana yang sudah pasti dialokasikan bagi program MBG adalah sebesar Rp71 triliun. Pemerintah, katanya, akan terus mengawasi realisasi penyerapan hingga akhir Oktober guna memastikan program prioritas ini berjalan optimal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa pihaknya mengembalikan Rp70 triliun kepada Presiden karena melihat potensi ketidakterserapan dana dalam pelaksanaan program tahun depan. Dari total alokasi yang diterima, yakni Rp71 triliun ditambah dana standby Rp100 triliun, sekitar Rp99 triliun berhasil diserap untuk pelaksanaan program 2025, sementara sisanya dikembalikan ke pemerintah pusat.
Hingga Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sebanyak 12.508 dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) telah beroperasi, sebagian besar dikelola langsung oleh pelaku usaha lokal dan kelompok masyarakat.
Dengan keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat daerah, pemerintah menilai program MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai wilayah Indonesia.
