KUDUS, DerapAdvokasi.com – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk berkantor di Puskesmas terdekat. Langkah ini diambil guna memperkuat koordinasi antara SPPG sebagai penyedia makanan bergizi dan Puskesmas yang berperan dalam pengawasan kesehatan, khususnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digencarkan di wilayah Kudus.
Arahan itu disampaikan Sam’ani saat meresmikan operasional SPPG Kaliputu, Minggu (19/10/2025). Unit ini menjadi SPPG ke-21 yang telah beroperasi dari total 81 unit yang direncanakan. “Silakan para Kepala SPPG ngantor di Puskesmas terdekat, agar kalau ada apa-apa bisa langsung komunikasi. Mereka harus saling kenal, ini penting untuk kelancaran layanan,” kata Sam’ani di hadapan para undangan.
SPPG Kaliputu sendiri berada di bawah pengelolaan Yayasan Bakti Semesta Utama. Untuk tahap awal, unit ini akan mendistribusikan 2.916 porsi makanan ke 16 sekolah di Kecamatan Kota Kudus. Menurut Muis Toni, mitra pengelola SPPG Kaliputu, menu makanan yang disiapkan akan ditentukan oleh tim ahli gizi setiap harinya, memastikan asupan gizi sesuai kebutuhan anak-anak di berbagai jenjang pendidikan.
“Untuk sementara, kapasitas maksimal kami adalah 4.100 porsi per hari. Saat ini dimulai dari 2.916 porsi dulu, nanti kami akan naikkan secara bertahap,” ujar Muis.
Dalam pelaksanaannya, program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kudus dinilai berjalan cukup lancar. Sam’ani menegaskan bahwa komunikasi antara SPPG dengan pihak-pihak terkait seperti Kodim, Polres, dan Dinas Kesehatan terus dijaga demi kelancaran dan keamanan program. Salah satu bentuk penguatan pengawasan adalah keharusan setiap SPPG untuk memiliki akses komunikasi langsung dengan Puskesmas, utamanya dalam urusan pengujian kandungan makanan.
“Saat ada makanan yang perlu dicek, tidak harus menunggu. Langsung hubungi Puskesmas untuk pengujian, biar cepat dan aman. Kita tidak ingin ada kasus keracunan karena lalai dalam koordinasi,” tambahnya.
Tak hanya memperkuat pengawasan melalui jalur komunikasi manual, Sam’ani juga meminta seluruh SPPG di Kudus untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di dapur dan area distribusi. Sistem ini akan disambungkan langsung ke beberapa institusi penting, mulai dari Kodim, Polres, Pemkab, Pemprov, hingga Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuannya, kata Sam’ani, bukan untuk mengintervensi kinerja petugas, melainkan sebagai alat pemantau agar proses produksi dan distribusi makanan berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan.
“Ini bentuk pengawasan kolektif. Kami tidak ingin mengganggu pekerjaan mereka, tapi kami perlu memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur dan transparan,” tegasnya.
Saat ini, dari total 81 unit SPPG yang ditargetkan untuk mendukung program MBG, sebanyak 60 unit telah mulai dikerjakan. Sam’ani berharap, jika tidak ada hambatan, seluruh unit bisa rampung dan beroperasi sebelum akhir tahun 2025. Dengan begitu, cakupan layanan makanan bergizi gratis untuk siswa TK hingga SMA di Kudus bisa terpenuhi secara maksimal.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak. Dengan kolaborasi lintas sektor dan sistem pengawasan yang makin diperketat, Pemkab berharap program ini tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga terlaksana dengan standar keamanan dan gizi yang tinggi.
