JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan dari Mahfud MD mengenai dugaan adanya penyelewengan anggaran dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal dengan nama Whoosh. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut sebelumnya menyampaikan indikasi adanya penggelembungan biaya dalam pembangunan jalur kereta cepat tersebut melalui kanal YouTube pribadinya.
Menanggapi hal tersebut, KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, mengimbau Mahfud MD agar mengajukan laporan resmi jika memang memiliki informasi atau data awal yang berkaitan dengan potensi tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 16 Oktober 2025, Budi menyatakan bahwa setiap bentuk informasi dari masyarakat, termasuk dari tokoh publik seperti Mahfud MD, sangat penting untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun, ia menegaskan pentingnya kelengkapan data dalam laporan tersebut agar KPK dapat melakukan penelaahan secara akurat dan menyeluruh.
KPK menegaskan bahwa setiap aduan yang diterima akan dianalisis terlebih dahulu guna memastikan substansinya memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Jika laporan tersebut berada dalam lingkup kewenangan KPK, maka proses tindak lanjut akan dilakukan melalui jalur yang sesuai, baik dalam bentuk penyelidikan, pencegahan, edukasi publik, maupun koordinasi dengan instansi terkait. Dalam kasus tertentu, laporan juga dapat diteruskan kepada pengawas internal untuk evaluasi sistem dan perbaikan tata kelola ke depan.
Sebelumnya, Mahfud MD memaparkan bahwa terdapat selisih mencolok antara biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh di Indonesia dibandingkan dengan biaya serupa di Tiongkok. Ia menyebut bahwa biaya di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar Amerika Serikat per kilometer, sedangkan di Tiongkok hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS. Perbedaan tiga kali lipat ini disebut Mahfud sebagai indikasi mark up atau penggelembungan anggaran yang patut dipertanyakan lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa hal ini perlu ditelusuri agar pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah video yang dipublikasikan melalui kanal YouTube “Mahfud MD Official” pada 14 Oktober 2025. Ia mendorong agar pihak-pihak berwenang mengusut tuntas persoalan ini, sebab besarnya nilai selisih biaya memunculkan pertanyaan ke mana sebenarnya aliran dana tersebut mengalir. Menurutnya, proyek besar seperti ini harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
KPK sendiri membuka berbagai saluran pengaduan masyarakat dan mengajak siapa pun yang memiliki data awal untuk segera melapor. Dalam konteks ini, Mahfud MD sebagai mantan pejabat tinggi negara dinilai memiliki posisi yang strategis untuk membantu mengungkap potensi korupsi jika memang memiliki bukti atau informasi valid yang dapat dipertanggungjawabkan.
