JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Salah satu pihak yang diperiksa adalah Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi. Pemeriksaan terhadap Juli dilakukan pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Polda Kalimantan Barat.
Dalam proses penyelidikan ini, tim penyidik KPK menanyakan sejumlah hal terkait kebijakan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah pada Tahun Anggaran 2015. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami peran Juli Suryadi dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan proyek yang tengah disorot.
Menurut keterangan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap Juli Suryadi merupakan bagian dari upaya mendalami jejak hukum dan administrasi yang mungkin berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Selain Juli, penyidik juga telah memanggil sepuluh orang saksi lainnya untuk memberikan keterangan tambahan.
Sementara itu, penyidikan yang dilakukan KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Meski identitas mereka belum dipublikasikan secara resmi, dua dari tiga tersangka diketahui berasal dari kalangan penyelenggara negara, sedangkan satu lainnya merupakan pihak swasta. Pengumuman ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK lainnya, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025.
Sebagai bagian dari pengumpulan bukti, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di 16 titik yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti berhasil disita, termasuk dokumen penting dan perangkat elektronik. Lokasi yang digeledah mencakup sejumlah rumah dan kantor, meski belum diungkapkan secara rinci kepada publik.
Hingga kini, KPK masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing pihak yang terlibat serta proses pengadaan proyek jalan yang diduga menjadi ladang korupsi. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan anggaran daerah di sektor infrastruktur yang menjadi perhatian lembaga antirasuah.
Dengan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci, termasuk pejabat aktif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mempawah, KPK diharapkan dapat mengungkap jaringan korupsi yang merugikan keuangan negara sekaligus mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran publik di daerah.
