JAKARTA, DerapAdvokasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus korupsi proyek pemeliharaan jalur kereta api yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan beberapa proyek yang diduga melibatkan Sudewo di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Senin, 8 September 2025. Ia menjelaskan bahwa Sudewo diduga terlibat dalam beberapa perkara sekaligus, sehingga proses pengumpulan alat bukti dilakukan secara menyeluruh dan bertahap.
Dalam pernyataannya, Asep menyebut sejumlah proyek jalur kereta yang masuk dalam daftar penyelidikan KPK. Beberapa di antaranya termasuk Ruas Solo Balapan–Kadipiro, Ruas Tegal–Semarang, Ruas Cianjur–Bogor, proyek jalur KA di wilayah Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Meskipun belum mengungkap secara rinci peran Sudewo, KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kepala daerah, akan tetap berjalan dan tidak akan berhenti pada satu titik saja. Asep menyatakan keyakinannya bahwa, pada waktunya, penanganan perkara akan menjangkau semua pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, tekanan publik terhadap KPK untuk segera menindaklanjuti kasus ini terus menguat. Pada 1 September 2025, sekitar 350 warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka mendesak lembaga antikorupsi itu untuk segera menetapkan status hukum terhadap Bupati Pati Sudewo. Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa berbagai spanduk dan orasi yang menuntut kejelasan kasus dugaan korupsi proyek DJKA yang melibatkan kepala daerah mereka.
Para warga yang ikut serta dalam aksi juga menyampaikan bahwa KPK telah menyita uang sebesar Rp 3 miliar yang berasal dari Sudewo dalam kaitannya dengan kasus suap proyek kereta api. Tidak hanya itu, Sudewo disebut-sebut telah mengembalikan uang sebesar Rp 720 juta ke negara, yang memperkuat dugaan keterlibatannya dalam perkara tersebut. Mereka menilai, fakta-fakta ini seharusnya cukup kuat untuk menjadi dasar penetapan tersangka.
Salah satu perwakilan warga, Supriyono, menyampaikan kekecewaannya terhadap KPK karena dinilai lamban dalam menetapkan status hukum terhadap Sudewo. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sudah menunggu keadilan ditegakkan, namun belum melihat adanya langkah konkret dari lembaga penegak hukum. Supriyono juga menambahkan bahwa masyarakat menilai penyelidikan terhadap kasus ini tidak berjalan secara optimal, bahkan terkesan mandek tanpa kejelasan.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Pati ini menjadi perhatian luas karena menyangkut proyek strategis nasional di sektor perkeretaapian yang menyebar di banyak wilayah. Keterlibatan pejabat daerah dalam kasus ini menambah kompleksitas penyidikan, namun di sisi lain memperlihatkan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran proyek infrastruktur negara. KPK menegaskan bahwa proses pengumpulan bukti terus berjalan dan lembaga tersebut akan bekerja secara profesional dalam menuntaskan perkara ini sesuai dengan prosedur hukum.
